Tiga bulan menjelang pergantian rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan, dipastikan akan terbit sebelum Oktober 2024 selesainya kepresidenan Jokowi.
“Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia , Kamis (11/7).
Dia menyatakan, sejak 2018nIndonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51%, dengan rincian sebesar 10% dipegang oleh BUMD Papua, dan 41% dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.
Menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil menegaskan, Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10%, sehingga saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61%.
Berdasar, laporan Freeport pada 2024, kata dia, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51% pada 2018.
“Insyaallah, 2024 laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung,” klaimnya.
Selain membahas perpanjangan IUPK Freeport dan proses pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya hilirisasi hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.
“Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelternya 3 miliar dolar AS, dibangun di Gresik (Jawa Timur),” katanya.
