Dua bulan menjelang masa pemerintahannya berakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertanggungjawabkan kebijakannya bukan meminta maaf. Pasalnya, banyak membuat rakyat sengsara dan merugikan rakyat.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mencontohkan soal data impor beras yang selama ini ditolak oleh rakyat. Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.
“Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto, Minggu (5/8).
Dia mengungkapkan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Zikir Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024.
Dalam kesempatan itu, Jokowi atas nama pemerintah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus.
“Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Swt,” ujar Jokowi
“Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” lanjut Jokowi.
Jokowi lalu mengajak semua peserta yang hadir untuk berdoa bersama untuk meminta pertolongan Allah. Serta cita-cita bangsa dapat terwujud ke depan.
“Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah SWT agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju, bangsa yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita,” ujarnya.
