Anggota Komisi I DPR RI FRaksi PDIP Yulius Setiarto mengkritik pembiayaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang menggunakan uang pribadi Prabowo Subianto.
Menurutnya, jika yang disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi soal biaya retret pakai dana pribadi Prabowo benar, maka hal itu bakal mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance).
“Jadi kacau konteksnya,” kata Yulius di Jakarta, Kamis (31/10).
Sebab, lanjut politisi PDIP itu, langkah Prabowo membiayai kegiatan tersebut ada transaksi keuangan antara Ketua Umum Gerindra itu ke instasi negara.
Misalnya, sebut Yulius, TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang menyediakan pengawalan, TNI yang menyediakan Akmil, dan sebagainya.
Yulius menekankan, transaksi keuangan dengan lembaga negara/pemerintah sudah punya aturan tersendiri. Lembaga negara, kata dia, tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan.
“Praktik semacam ini, jelas menabrak atau mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance),” ujarnya.
Dari pernyataan Hasan Nasbi tersebut, lanjut Yulius, makin membuat kacau konteks kegiatan retret Kabinet di Akmil itu. Muncul pertanyaan lebih lanjut apakah itu kegiatan pribadi Presiden Prabowo atau kegiatan kenegaraan?
“Jika Presiden Prabowo membiayai kegiatan itu dengan dana pribadi, maka bisa disebut sebagai kegiatan yang diorganisasi pribadi dia? Semacam kegiatan di kediaman pribadinya di Hambalang. Tapi, mengapa menggunakan berbagai lembaga negara? “Jadi kacau konteksnya,” tegas Yulius.
Untuk menjernihkan kekacauan dari pernyataan Hasan Nasbi tersebut, Yulius meminta pemerintah segera melakukan klarifikasi. Pasalnya, jika tidak diluruskan akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
“Apa yang dilakukan Presiden tersebut bisa dijadikan rujukan oleh aparat negara di bawahnya. Menteri bisa bayar sewa Hercules untuk piknik keluarga, misalnya,” kata Yulius
