Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu mengungkapkan potensi kerugian negara akibat maraknya politik uang di Pilkada 2024.
Ia mengendus politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP. Adian memantau mahalnya cost politik untuk mengalahkan jagoan PDIP. Para lawan PDIP ini mengerahkan bansos dan amplop.
“Semua ini kan biaya yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau tidak dari APBN, ya dari APBD,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Adian mencurigai pada tahun depan akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk mengganti biaya politik yang sangat tinggi.
Menurutnya, ini terjadi akibat permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya dalam Pilkada 2024. Kondisi ini terjadi berbarengan dengan pajak naik 12 persen.
“Pada saat yang sama juga kemudian kita mencicil utang dan bunganya lah Rp 400 triliun. Sementara kita cuma mampu meminjam Rp 450 triliun. Nah semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. Itu akan secara merata dirasakan rakyat kita,” ungkapnya.
Sehingga Adian memandang Pilkada 2024 justru menghadirkan masalah baru. Padahal ajang demokrasi itu diharapkan rakyat mendatangkan solusi.
“Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat,” pungkasnya.
