Sosok Nelayan Kholid muncul menggeparkan masyarakat, lantaran lantang melawan pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Tangerang.
Kholid dengan tegas melawan pihak koperasi memagar laut Tangerang, yang berdampak buruk bagi para nelayan dan kegiatan itu melanggar kedaulatan negara.
Pengamat politik, Adi Prayitno mengungkapkan, bahwa Nelayan Kholid tak sudi jika negara dipimpin oleh oligarki.
Bahkan, kata dia, apabila negara tidak berani melawan oligarki maka Kholid dan masyarakat Banten akan melawan para oligarki itu.
Oligarki yang dimaksud Kholid, lanjut dia, ialah kelompok pengusaha yang berjumlah sedikit tetapi posisinya sangat determinan dan sangat sulit disentuh oleh siapapun.
“Jadi, Kholid paham betul bahwa soal pagar laut di Kabupaten Tangerang itu bukan kaleng-kaleng, bukan dilakukan oleh orang-orang biasa. Ia sadar betul bahwa yang punya kemampuan membikin pagar laut di Kabupaten Tangerang adalah mereka yang oligarki,” kata Adi dalam potongan video yang tersebar di masyarakat, Senin (27/1).
Adi berkata, keberanian Kholid untuk melawan oligarki ini seharusnya membuat pejabat baik kepala daerah dan DPR hingga DPRD merasa malu. Dengan latar belakang seorang nelayan atau warga biasa, bisa dengan beranj melawan oligarki ihwal adanya pagar laut.
“Saya selalu mengatakan pihak-pihak yang selama ini terutama pejabat publik di negara kita ini, entah itu DPR, entah itu kepala daerah, entah itu DPRD, atau siapapun aparatus-aparatus kekuasaan mestinya merasa malu dan tertampar dengan adanya Kholid yang orang biasa saja, tapi melawan kekuatan besar itu paling depan dan paling terlantar,” ucapnya.
Adi melanjutkan, apa yang disampaikan Kholid ini adalah semacam tamparan politik yang cukup keras kepada pihak-pihak pemangku kepentingan politik.
“Kepada orang-orang hebat di negara kita ini untuk tidak takut melawan korporasi,” ujar dia.
Parahnya lagi saat ini, pejabat-pejabat publik terkait terutama yang ada di Provinsi Banten seakan membisu terkait kasus pagar laut. Harusnya mereka bisa jadi penyambung mulut masyarakat dari penolakan atau perlawanan pagar laut.
“DPRD-DPRD-nya enggak ada yang bicara, ataupun misalnya kepala-kepala daerahnya tidak ada yang bicara. Yang bicara itu hanya lah Kholid yang saya kira ini adalah sebagai satu peristiwa politik yang di atas rata-rata,” tutur dia.
“Itu lah yang saya sebutkan apa yang dilakukan Kholid ini mestinya membuat malu para orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya sikap tegas apalagi berani melawan kekuatan politik, melawan kekuatan-kekuatan pebisnis-pebisnis besar yang ada di Kabupaten Tangerang,” lanjutnya.
