Pengadaan gorden dengan anggaran Rp48,7 miliar di rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan dinilai tidak pantas.
Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden dan blind di rumah dinas anggota dewan, yang anggarannya mencapai Rp48,7 miliar.
ICW menyatakan, pengadaan gorden tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan. Sebab, besarnya alokasi anggaran untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota DPR tidak menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Setjen DPR harus hentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden dan blind untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan,” kata peneliti ICW, Wana Alamsyah dalam keterangannya, Rabu (30/3).
Berdasar penelusuran ICW, menurut dia, terdapat empat temuan yang berkaitan dengan pengadaan gorden dan blind yang dilakukan oleh Setjen DPR. Pertama, ketiadaan transparansi mengenai volume pekerjaan dalam proses perencanaan.
Kedua, terdapat potensi kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu. Ketiga, terdapat pengadaan yang diduga hampir serupa pada tahun 2016. Keempat, harga barang yang dibeli terindikasi tidak sesuai standar karena terlampu mahal.
Karena itu, ICW meminta, Setjen DPR membuka dokumen pengadaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
Menurut Wana, berdasarkan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 48,75 miliar. Di dalam
rincian pengadaan dengan judul ‘Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata’ tidak terdapat informasi secara jelas mengenai volume pekerjaan.
“Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa terkait transparansi informasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan polemik anggaran Rp 48 miliar untuk gorden di rumah dinas Anggota DPR dan Rp 11 miliar untuk pengaspalan di Kompleks Parlemen.
Indra menyampaikan, pergantian gorden dan vitrase rumah dinas Anggota DPR sudah diajukan sejak 2009, namun anggaran tak mencukupi.
Indra mengklaim pengadaan gorden tersebut, lanjut Indra, sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sangat jelas.
