Mantan Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, mempertanyakan, kemampuan Kepala BIN Daerah (Binda) Sulawesi Tengah yang ditunjuk jadi pejabat (Pj) Bupati Seram Timur dan Dirjen Pertambangan yang ditunjuk jadi Pj Gubernur di salah satu provinsi.
“Kenapa kok, ada Kepala BIN Daerah? seorang Brigjen bisa jadi Pj Bupati Seram Barat, kenapa ada Dirjen Pertambangan jadi Pj Gubernur? Apa Dirjen pertambangan itu memahami pemerintahan daerah. Kenapa staf ahli Menpora yang tupoksinya olahraga tiba-tiba pemimpin pemerintahan di Gorontalo kan itu semua jadi tanda tanya publik,” kata pakar Otonomi Daerah itu, Kamis (26/5).
Selain itu, dia juga menyoroti, penolakan terhadap usulan-usulan nama calon Pj Gubernur tetapi kemudian nama-nama itu ditolak Kemendagri. Padahal nama itu atas permintaan Kemendagri.
“Belum lagi usulan-usulan nama yang dimintakan kepada gubernur lalu Kemendagri menolak nama-nama itu lalu ambil calon lain, menurunkannya dari pusat sehingga menimbulkan konflik antara gubernur dan Kemendagri. Gubernur nggak mau melantik misalnya kan ada yang begitu,” katanya.
Jadi, kata dia, proses pengangkatan Pj kepala daerah yang tidak transparan itu, kata dia, berpotensi menimbulkan masalah. Apalagi, masih banyak daerah yang akan diisi Penjabat.
“Jadi itu bisa menimbulkan bahwa proses pengangkatan ini bermasalah, trouble dan kita masih banyak lagi nih. Harap diingat nih yang tahun ini 101 yang diangkat jadi Pj, masih sisa berapa dari 101 tahun ini lalu tahun depan 170 orang,” katanya.
Dia menambahkan, bila mekanisme penunjukan, pengangkatan Pj kepala daerah itu tidak transparan, maka masalah-masalah diseputar isu Pj kepala daerah berpotensi terus berulang.
“Kalau ini tidak dibetulin mekanismenya tidak diperbaiki mekanisme pengangkatan dan persyaratan-persyaratan dalam pengangkatan seperti transparansi pelibatan dewan setempat itu akan berulang lagi dan berulang lagi padahal di tahun pemilu tahun politik ini tidak boleh ada ribut-ribut,” katanya.
