Intime – Memberikan tanggapan terkait kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa semua orang harus patuh hukum dan tidak ada pengecualian.
“Semua orang harus patuh kepada penegakan hukum, dan itu komitmen kita sebagai bangsa untuk mematuhi hukum,” kata Wapres Ma’ruf Amin kepada wartawan saat ditanya soal perkara hukum terkait Lukas Enembe di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Jumat (23/9).
“Saya kira penegakan hukum oleh KPK, (memberantas) korupsi sudah ada dasar hukumnya, undang-undangnya ada, kewenangan diberikan ke KPK sepanjang ada bukti-bukti yang jelas,” kata Wapres menambahkan.
Dalam tanggapannya, Wapres Ma’ruf juga menegaskan tidak ada pengecualian dalam proses hukum.
“Saya kira semua orang, siapa saja bisa diproses secara hukum dengan bukti-bukti yang jelas, kita lihat prosesnya seperti apa, tidak terkecuali,” tegas Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali menegaskan terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe adalah murni kasus hukum dan upaya penegakan hukum yang dilakukan merupakan perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua.
“Saya tegaskan kasus Lukas Enembe itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Itu adalah perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas Enembe diproses hukum,” kata Mahfud di Kota Malang, Jawa Timur (23/9).
Diketahui bahwa KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. KPK sebelumnya telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai saksi pada 12 September 2022 namun Lukas tidak hadir. Selanjutnya KPK kembali mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (26/9) di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
