Ketua Umum Dewan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, mengaku miris mayoritas korban dugaan penipuan trading online Auto Trade Gold (ATG) generasi milenial.
“Saya tidak habis pikir banyaknya korban dugaan penipuan trading online ATG Wahyu Kenzo,” kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/2).
Dia mengungkapkan, kerugian korban ATG diperkirakan Rp14 miliar mengingat jumlah korban hingga ribuan nasabah. Mereka dijanjikan iming-iming oleh Wahyu Kenzo.
Namun, hingga kini hal tersebut tidak pernah terwujud. “Milenial yang jumlahnya lebih 68 juta jiwa belum terproteksi jaminan sistem bisnis digital sehingga wajar mayoritas korban dugaan penipuan ATG Wahyu Kenzo mayoritas kaum milenial,” bebernya.
Karena itu, Haris meminta, Presiden Joko Widodo menegur anak buahnya dalam menata ekosistem bisnis digital, termasuk penguatan literasi keuangan bagi kaum milenial.
“Pak Jokowi tolong ini ada masalah serius dalam praktik pembangunan ekosistem bisnis digital,” ujarnya.
Haris menilai, saat ini proteksi dan penegakan hukum masih lemah, termasuk pula rendahnya penguatan literasi keuangan hingga sistem regulasi ekonomi digital.
Menurut dia, KNPI telah berupaya mengingatkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya. Namun, hingga kini belum ada respons signifikan.
“Bahkan, KNPI memasang ratusan spanduk di seluruh lokasi strategis di Jakarta sebagai bentuk dukungan penegakan hukum atas kasus ATG ini. Namun, anehnya tidak ada respons dan tindak lanjut dari Polri,” ucap dia.
Bahkan, dia juga menyayangkan, Kabareskrim yang belum berani bertindak atau melakukan penanganan kasus ATG tersebut dengan menangkap Wahyu Kenzo.
KNPI meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar turun tangan atas dugaan adanya beking kuat di balik kasus ATG Wahyu Kenzo.
“Kami berharap Pak Menkopolhukam turun tangan atas lemahnya respons Polri. Lihat saja ribuan korban, namun hingga saat ini Wahyu Kenzo bebas berkeliaran,” kata Haris.
Ia mengaku telah memerintahkan jajaran KNPI untuk terus mengawal kasus tersebut, khususnya DPD KNPI Jawa Timur, dengan memasang spanduk di Provinsi Jawa Timur.
