Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buang badan ke DPRD DKI soal kebijakan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Heru ‘buang badan’ ke legislatif Kebon Sirih setelah gempuran demontrasi online (ojol) perihal penolakan wacana ERP di ibu kota.
Heru menjelaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPRD ihwal peninjauan kembali pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) di DPRD.
Raperda PL2SE itu sendiri mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik.
“Ya kan sedang proses di dprd, itu tergantung arahan dari teman-teman dprd apa ya kita ikut,” ujar Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun mengatakan, Pemprov DKI akan menampung saran dan masukan dari masyarakat terkait pemberlakuan ERP ini.
“Yang penting adalah semua aspirasi kami perhatikan,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Bapemperda DKI, Pantas Nainggolang mengungkapkan, sampai saat ini belum ada surat dari Pemprov DKI Jakarta untuk menarik dokumen rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) di DPRD.
Sejauh ini, kata pantas, rencana penarikan Raperda ERP baru dirinya ketahui dari radio.
“Belum belum (ada komunikasi soal pencabutan Raperda PL2SE). Belum secara resmi. Tadi saya baru dengar di radio akan ditarik. Baru dengan di radio radio,” Ketua Bapemperda DPRD DKI, Pantas Nainggolan di Jakarta, Kamis (9/2)
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo berjanji akan menarik peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini berada di DPRD.
Tujuan dari penarikan Raperda PL2SE ini, untuk dibahas kembali secara mendalam oleh Pemprov DKI.
“Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan dprd untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov,” ucap Syafrin saat menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar demo penolakan jalan berbayar atau ERP di depan Balai Kota DKI, Jakarta.
