Situs pemerintah berpotensi dan mudah dibobol hacker. Komisi I DPR mendesak agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun program kerja audit forensik keamanan siber.
Pernyataan ini dia ungkapkan Anggota Komisi I DPR, Sukamta. Dia menanggapi, ramainya kabar soal hacker Tiongkok yang mulai mentarget entitas-entitas pemerintah di Amerika dan Eropa.
Sukamta menyatakan, BSSN apakah sudah menyusun program kerja untuk membuat pertahanan keamanan siber nasional. “Kalau di 2023 belum, di 2024 (mesti) ada proses audit forensik yang cukup mendalam terkait dengan cyber security kita,” ungkap Sukamta di Jakarta, Kamis (14/9).
Dia menjelaskan, negara seperti Inggris dan Amerika sudah melakukan antisipasi.
Bahkan, perusahaan asal China Huawei selalu di dampingi dengan aparat intelijen di dalam perusahan-perusahan.
Namun Sukamta merasa heran kenapa BSSN belum ada pergerakan. “Nah di kita kan anteng-anteng aja nih. Nah antengnya ini karena kita paham dan menguasai masalah atau karena kita gak paham,” papar Sukamta. Dia pun menjelaskan, bahwa Indonesia sudah 20 tahun lebih, infrastruktur telekomunikasi dan transmisi dalam keadaan kritis.
“Saya khawatir justru sudah dimasuki oleh mereka ini,” ungkap Sukamta. Menurutnya Pemerintah harus mewaspadai dan melakukan langkah antisipasi pengamanan Siber.
“Saya harap pemerintah fokus pada penganan dan pencegahan terjadinya ancaman Siber,” tandas dia.
