Intime – Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurut Adian, penggunaan dana negara untuk menutup utang proyek bisnis tidaklah tepat. Ia menilai keputusan Purbaya sudah sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat.
“Seharusnya APBN tidak dipakai untuk kepentingan bisnis. Karena, menurut saya, cukup masuk akal untuk menolak,” kata Adian dalam keterangannya, Minggu (19/10).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, utang yang ditanggung Indonesia dan China dalam proyek KCJB tergolong besar jika dibandingkan dengan proyek kereta konvensional pada jarak yang sama. Karena itu, penyelesaian utang sebaiknya dilakukan melalui mekanisme bisnis, bukan pembiayaan negara.
“Utang Indonesia di proyek itu adalah konteks bisnis yang harus diselesaikan secara bisnis. Cari cara sumber pendanaan. Negosiasi dengan China. Kesepakatan bisa dinegosiasi ulang. Negosiasi dengan menteri keuangan dan pola-pola penggalangan dana lainnya,” ujarnya.
Adian juga mengusulkan agar pengelola Whoosh memaksimalkan potensi komersial di dalam layanan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya melalui pemasangan iklan di kursi penumpang seperti yang lazim dilakukan maskapai penerbangan.
“Misalnya untuk meningkatkan pendapatan Whoosh, apakah kita bisa memasang iklan di setiap kursinya. Kalau dahulu di kereta, di pesawat ada (iklan),” kata Adian.
Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diketahui mulai mencicil pembayaran utang akibat pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB pada 2024. Total utang yang harus dibayar mencapai sekitar US$1,2 miliar atau setara Rp18 triliun. KCIC juga telah menyiapkan dana untuk melunasi pinjaman kepada pemerintah China.
