Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) jangan hanya bekerja mengurusi Anies Baswedan. Sebagai wasit Pemilu 2024, lebih baik fokus menyiapkan perangkatnya.
Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyatakan, pihaknya bersama mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan
bakal terus dilanjutkan safari politik ke daerah.
Dia mengungkapkan, safari politik Anies tidak melanggar aturan apapun. Karena itu, Bawaslu harusnya mengurus hal yang mestinya jadi kewenangannya, jangan mencari kesalahan Anies.
“Tetaplah, tetap jalan (safari politik). Harusnya oknum Bawaslu nggak usah gila urusan, urus saja yang jadi kewenangan hari ini,” kata Ahmad Ali, saat dihubungi, Sabtu (17/12).
“Jadi pernyataan Saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran, lanjutnya.
Dia menjelaskan, Bawaslu mestinya berfokus menyiapkan perangkatnya jelang Pemilu 2024. Misalnya, kata dia, soal aturan main.
Sehingga, saat tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dimulai, semua perangkat Bawaslu sudah punya pemahaman yang sama.
Ali menegaskan, bahwa bentuk safari politik Anies tidak bakal diubah, mengingat tidak ada aturan yang dilanggar. Ia berharap Bawaslu betul-betul membuat aturan main yang jelas, sehingga tidak ada lagi pihak yang membuat tafsir sendiri.
“Harusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu buat aturan main yang jelas berdasarkan Undang-Undang. Jangan menafsir-nafsir,” ujarnya.
Ali menyebut partainya menyayangkan pernyataan Bawaslu bahwa Anies mencuri start kampanye. Menurut dia, sebagai penyelenggara Pemilu, tentunya Bawaslu sudah paham betul soal Undang-Undang maupun aturan lain soal Pemilu.
“Bawaslu tidak usah mencari-cari kesalahan Anies atau orang lain. Kalau perlu, sekarang Bawaslu dorong anak bangsa yang punya keinginan maju sebagai capres untuk sosialisasi supaya lebih mengenal dan dijangkau masyarakat,” kata dia.
Sebelumnya, komisioner Bawaslu, Puadi menyindir Anies telah melakukan kampanye terselubung dan mencuri start kampanye sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024 mendatang.
Selain itu, Puadi juga meminta agar pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri start kampanye Pemilu 2024.
