Intime – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak secara eksplisit melarang wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih untuk merangkap jabatan sebagai komisaris.
Kata Muzani, pernyataan MK dalam sidang uji materi tersebut bersifat sebagai pertimbangan hukum, bukan keputusan yang mengikat secara langsung.
“Itu kan bukan keputusan, tetapi itu pertimbangan. Keputusannya tidak begitu,” ujar Muzani di Jakarta, Kamis (24/7).
Oleg karena itu, lanjut Sekjen Gerindra ini menyatakan pemerintah tidak wajib untuk menindaklanjuti pertimbangan tersebut.
“Tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan, karena itu hanya pertimbangan untuk sebuah keputusan, dan keputusannya sendiri tidak melarang,” ujarnya.
Isu terkait wakil menteri yang merangkap jabatan mencuat setelah MK menerima permohonan uji materi mengenai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN.
Namun, permohonan tersebut tidak diterima karena pemohonnya, Juhaidy Rizaldy Roringkon, meninggal dunia.
Meski begitu, MK sebelumnya pernah menyatakan bahwa wakil menteri seharusnya tunduk pada aturan larangan rangkap jabatan sebagaimana berlaku bagi menteri, karena kedudukan mereka setara dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian oleh presiden.
