Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Disdukcapil) DKI Jakarta tengah gencar melakukan penonaktifan ribuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.
Langkah tersebut pun mendapat kritikan tajam Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok berpandangan, bahwa kebijakan Pemprov Jakarta menonaktifkan NIK warga tidak tepat. Menurutnya, Jakarta menuju kota global harusnya tidak mempersoalkan warga yang ingin menjadi bagian dari Jakarta.
“Kalau Jakarta mau jadi kota megapolitan, tidak mempersoalkan KTP manapun. Siapapun boleh datang. Apalagi kita sudah mengenal KTP nasional,” kata Ahok di Jakarta, Jumat (3/5).
Lantas ia menilai, program penonaktifan NIK ini merepotkan masyarakat karena bakal berimbas ke hal-hal lain.
“Jadi sekali lagi, bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang, lah,” tuturnya.
Ahok menuturkan, hal yang penting adalah domisili rumah ketimbang domisili warganya. Ia mencontohkan seseorang dengan KTP Jakarta akan kerepotan bila ia meninggalkan Jakarta dalam waktu lama kemudian KTP-nya dinonaktifkan.
“Kita fokus aja lah, apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh, itu aja yang kita fokus,” urainya.
