Intime – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengawal keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta – Surabaya.
“Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami, Kemenko Infrastruktur untuk mengawal keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (13/8).
Menurut dia, kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di Pulau Jawa.
Dengan sistem dan ekosistem kereta berkecepatan tinggi (high speed rail), waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga memperkuat konektivitas antardaerah.
Pemerintah juga berencana mengembangkan konsep transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun-stasiun kereta cepat untuk menciptakan kawasan pemukiman dan pusat ekonomi baru di luar Jabodetabek.
“Intinya bagaimana ini bisa mempercepat mobilitas masyarakat kita di Pulau Jawa,” ucapnya.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan rencana ini masih dalam tahap studi mendalam. Sebab, Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek teknis, pembiayaan, dan lahan terencana dengan matang. Termasuk belajar dari pengalaman pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang merupakan hasil kerja sama Indonesia-China.
“Kita ingin pastikan, selain berdasarkan pengalaman, apa saja yang menjadi pembelajaran. Apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice. Hal-hal yang sudah baik, juga bisa menjadi referensi kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, komunikasi untuk proyek ini dibuka seluas-luasnya dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan kemampuan.
“Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, kita ingin pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya visible,” ujarnya.
Meski demikian, AHY mengakui pembangunan jalur kereta cepat hingga Surabaya tetap akan menghadapi tantangan besar, mulai dari persoalan lahan hingga koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
“Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami, bukan hanya lintas K/L, tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah,” tutupnya.
