Intime – Aksi Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang memanggul beras saat mengunjungi korban bencana di Sumatera menuai sorotan negatif dari publik.
Pengamat Politik Universitas Pamulang, Cusdiawan, menilai respons masyarakat itu lahir bukan semata karena aksi simboliknya, melainkan berkaitan erat dengan rekam jejak serta sikap kepemimpinan pemerintahan secara keseluruhan.
Cusdiawan menjelaskan, citra diri memang lazim dibangun oleh pejabat publik. Namun, upaya tersebut berpotensi dipandang negatif bila tidak sejalan dengan rekam jejak maupun kebijakan yang diambil.
“Publik akan menilai pencitraan sebagai kepalsuan ketika tidak berbanding lurus dengan rekam jejak pejabat yang bersangkutan,” ujarnya, Senin (8/12).
Ia menilai terdapat beberapa faktor utama yang memperkuat persepsi buruk masyarakat.
Pertama, rekam jejak sejumlah pejabat yang dinilai memiliki tanggung jawab terhadap deforestasi dan ekspansi kapital di kawasan hutan, yang disebut sebagai salah satu faktor pemicu bencana di tiga provinsi Sumatera. Kedua, sikap pemerintahan secara umum yang terkesan menyepelekan isu krisis ekologis, padahal menjadi kekhawatiran global.
Faktor ketiga, kata dia, adalah belum adanya penetapan status bencana nasional, yang membuat publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana.
“Dari tiga hal itu saja, wajar bila kepedulian pejabat dianggap penuh kepalsuan,” ujarnya.
Ia menegaskan, persepsi publik akan sangat berbeda bila pemerintah menunjukkan transparansi, mengakui kekeliruan kebijakan terkait kawasan hutan, serta berkomitmen melakukan evaluasi dan audit menyeluruh disertai tindakan tegas.
Menurutnya, sikap kritis masyarakat justru penting untuk mengoreksi pemerintah sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Ke depan, ia menilai pemerintah harus serius menjalankan pembangunan berkelanjutan.
Tanpa itu, negara akan terus menanggung biaya sosial dan ekologis akibat model ekonomi ekstraktif.
“Selama struktur ekonomi politik masih memberi ruang bagi ekspansi kapital yang bertumpu pada aliansi informal antara penguasa dan pengusaha, kerentanan masyarakat akan terus berulang,” pungkasnya.
