Intime – Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai keputusan Partai Demokrat yang akhirnya mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD didasarkan pada pertimbangan dampak timbal balik terhadap partai, khususnya dari sisi elektoral dan persepsi publik.
Menurut Iwan, Demokrat tidak serta-merta menyatakan dukungan ketika sejumlah partai politik lain seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN lebih dulu menyampaikan sikap mendukung Pilkada tidak langsung. Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memilih bersikap hati-hati sebelum mengambil keputusan politik.
“Demokrat tidak langsung mendukung wacana Pilkada melalui DPRD kemarin, saat Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN menyatakan dukungan langsung, karena Demokrat mempertimbangkan efek timbal balik terhadap partainya jika langsung mendukung Pilkada melalui DPRD tersebut,” kata Iwan kepada awak media di Jakarta, Jumat (9/1).
Iwan menilai sikap tersebut mencerminkan posisi dilematis Demokrat dalam menyikapi perubahan sistem Pilkada. Pasalnya, secara historis, Partai Demokrat memiliki jejak politik yang kuat dalam mempertahankan Pilkada langsung.
Ia mengingatkan, pada 2014 lalu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan perubahan sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD. Kebijakan itu diambil menyusul besarnya penolakan dan tekanan publik terhadap rencana Pilkada tidak langsung.
“Karena besarnya perlawanan dan desakan publik pada saat itu,” ujar Iwan.
Menurut Iwan, faktor historis tersebut membuat Demokrat harus berhitung matang sebelum menentukan sikap. Partai berlambang mercy itu dinilai khawatir dicap tidak konsisten dan gagal mempertahankan warisan kebijakan politik SBY, yang kini masih menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Intinya, Demokrat takut kehilangan pemilih dan suara pada Pemilu 2029 mendatang,” pungkas Iwan.
