Intime – Rapat Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11), menghasilkan keputusan penting terkait keberlanjutan kepemimpinan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Para alim ulama secara bulat menyepakati bahwa tidak ada pemakzulan maupun pengunduran diri terhadap Gus Yahya, dan masa kepengurusan akan berlangsung hingga Muktamar yang tersisa sekitar satu tahun lagi.
“Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” ujar Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori
Menurut Said, rapat juga menyepakati perlunya memperkuat silaturahmi antara jajaran Syuriah, Tanfidziyah, dan para kiai NU, terutama setelah sejumlah isu internal PBNU ramai menjadi konsumsi publik. “Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah. Tapi ini semua sepakat,” katanya.
Para alim ulama turut meminta seluruh pengurus PBNU melakukan renungan atau tafakur demi menjaga marwah organisasi dan memastikan langkah PBNU tetap selaras dengan kemaslahatan umat dan bangsa. Said kembali menegaskan bahwa pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi, yakni Muktamar NU.
“Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan,” ujarnya.
Keputusan rapat ini sekaligus merespons polemik yang muncul setelah beredarnya risalah Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal 20 November 2025. Risalah yang ditandatangani Ketua Dewan Syura PBNU KH Miftahul Akhyar itu meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, dengan ancaman pemberhentian jika tidak dipenuhi.
Dalam risalah tersebut disebutkan sejumlah alasan permintaan pengunduran diri, termasuk kehadiran akademisi Amerika Serikat Peter Berkowitz sebagai narasumber Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).
Berkowitz dianggap terafiliasi dengan jejaring zionisme internasional, sehingga dinilai bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Atas polemik itu, pada 28 Agustus 2025 Gus Yahya telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Risalah Syuriah juga menyoroti dugaan masalah tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak sesuai prinsip syariat Islam dan berpotensi membahayakan badan hukum PBNU. Namun melalui rapat alim ulama ini, PBNU menegaskan kembali bahwa penyelesaian seluruh persoalan internal harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah dan menjaga kesatuan para pengurus.
