Intime – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pemerintah mengirim 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza Strip, Palestine. Pengiriman pasukan itu direncanakan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Usman menilai langkah tersebut berisiko dan janggal karena dilakukan saat sejumlah negara menolak skema tersebut. Ia menyebut pengiriman pasukan di bawah Dewan Perdamaian (BoP) berpotensi memberikan legitimasi terhadap pendudukan Israel di Palestina.
“Masalahnya bukan pada niat menjaga perdamaian, tetapi pada mandat dan akuntabilitas. Skema ini lahir dari aksi unilateral, bukan mekanisme multilateral,” kata Usman di Jakarta, Senin (16/2).
Ia juga menilai keterlibatan Indonesia dalam skema yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertentangan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan.
Menurut Usman, Indonesia seharusnya lebih fokus mendorong penegakan hukum internasional dan meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM di Gaza, daripada terlibat dalam mekanisme yang dinilai bermasalah.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah masih dalam tahap persiapan pengiriman pasukan dan menunggu kesepakatan internasional sebagai dasar penugasan.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak mengatakan TNI telah menyiapkan personel untuk misi perdamaian tersebut. Namun hingga kini pemerintah belum merinci jadwal pengiriman, mandat operasi, maupun lokasi penempatan pasukan.
Media internasional melaporkan Indonesia kemungkinan menjadi negara pertama yang mengirim pasukan asing ke Gaza, dengan penempatan di wilayah antara Rafah dan Khan Younis.
