KPU diminta melakukan kalkulasi anggaran penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu Serentak 2024 secara cermat dan matang. Pasalnya, anggaran Pemilu 2024 mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan anggaran Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
Permintaan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
“Mohon dikalkulasi betul anggaran Pemilu, agar bisa seminimal mungkin tetap mencapai target pemilu yang aman dan lancar,” kata Tito.
Dikatakan Tito, pemerintah menginginkan agar anggaran Pemilu 2024 menerapkan prinsip efektif dan efisien. Efektif, artinya anggaran tersebut tepat digunakan dalam setiap tahapan pemilu sehingga tahapan pemilu berjalan lancar.
“Efisien menjadi sangat penting artinya dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin bisa mencapai target yaitu pemilu yang lancar dan aman,” ujarnya.
Terlebih, lanjut Tito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan Menko Polhukam sebagai pemimpin dari pemerintah untuk persiapan Pemilu 2024 supaya mendetailkan anggaran pemilu dan pilkada 2024 yang mencapai angka Rp 110,4 triliun.
Mantan Kapolri ini menambahkan, efektivitas dan efisiensi anggaran Pemilu 2024 penting mengingat negara dan rakyat saat ini membutuhkan biaya dalam menangani pandemi Covid-19.
“Kita masih dalam tahap recovery, pemulihan ekonomi masih banyak yang terdampak dan menganggur, banyak program nasional dan juga program di daerah yang belum terselesaikan, itu butuh biaya, belum lagi pemekaran nantinya di Papua misalnya, juga butuh biaya,” tandasnya.
