Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti langkah Menteri BUMN, Erick Thohir membentuk jabatan Wakil Direktur Utama di Pertamina.
Ia menilai jabatan baru tersebut terkesan dipaksakan dan sekedar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu, mengingat sebentar lagi masa kerja Pemerintahan Joko Widodo akan berakhir.
Menurut Mulyanto, hal tersebut belum pernah dibicarakan dan didiskusikan dengan Komisi VII DPR RI. Sehingga ia tidak tahu pembagian tugas antara Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina nanti.
“Saya tidak tahu apa maksud dan urgensi adanya posisi Wakil Direktur Utama Pertamina di tahun politik seperti sekarang ini. Saya melihat tidak ada urgensinya. Bagaimana pembagian tugas pokok dan fungsi antara Wakil Dirut dengan Dirut. Ini juga tidak dijabarkan Menteri BUMN. Bisa jadi nantinya Wakil Dirut ini hanya menjadi pajangan. Atau malah jadi kisruh,” kata Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/2).
Politisi Fraksi PKS ini memandang bahwa saat ini saja antara Dirut dengan Komut terkesan tidak kompak. Apalagi kalau nanti Wakil Dirut juga bersimpang jalan dengan Dirut, hal ini bisa semakin runyam dan melemahkan Pertamina.
Hal itu tentu akan semakin sulit bagi publik menghapus kesan BUMN sebagai sapi perahan. Oleh karenanya, Ia minta Menteri BUMN harus bisa menjelaskan terkait jabatan baru tersebut ke publik. Sehingga tidak muncul kecurigaan publik pada BUMN ini.
