Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, menjanjikan dukungan penuh guru dan dosen.
Anies mengatakan, pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan jangan dipandang sebagai biaya, akan tetapi sebagai investasi.
“Oleh karena itu, negara jangan pelit bicara investasi bidang pendidikan,” kata Anies dalam debat calon presiden di Jakarta Convention Center, Minggu (4/2).
Dia menekankan pemerintah jangan pelit kepada guru dan dosen. Guru dan dosen harus didukung penuh sehingga mereka bisa berkonsentrasi penuh.
Anies lantas bercerita pengalamannya saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, Anies memberikan banyak bantuan kepada guru dan dosen.
Seperti bebas pajak bumi dan bangunan sebagai bentuk penghargaan negara kepada mereka.
“Jadi kita berikan dukungan pada guru dan dosen. Penghasilan juga, kehormatan juga, pandang ini sebagai investasi supaya Indonesia tercerdaskan,” lanjutnya.
Ia juga menyebut sebanyak 700 ribu guru honorer belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk itu, salah satu cara untuk mengatasinya dengan percepatan sertifikasi guru.
Anies menilai kesejahteraan tenaga pendidik menjadi salah satu kunci mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan begitu, tenaga pendidik dapat fokus untuk mendidik anak-anak Indonesia.
“Yang akan saya kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru. Pengangkatan 700 ribu guru honorer jadi PPPK,” katanya.
Di sisi lain, Anies menyebut perlunya beasiswa untuk anak-anak tenaga pendidik. Menurutnya, jangan sampai ratusan anak tenaga pendidik tidak dapat menuntaskan pendidikan.
Kemudian, dia akan memberikan penghargaan dan tunjangan untuk para dosen dan peneliti. Yang tak kalah penting, tambah Anies, mengurangi beban administrasi tenaga pendidik.
“Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, tapi jangan diberi beban administrasi terlalu besar. Jadi prinsipnya, nilainya dulu yang kita pegang, turunan teknisnya, dan bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu,” jelasnya
Sekedar informasi, debat kali ini adalah Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.
