Intime – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.
Posisi APBN per akhir Mei 2025 tersebut berbalik ke zona defisit setelah sebelumnya pada April 2025, APBN mencetak surplus Rp 4,3 triliun.
“Pada posisi Mei, APBN defisit Rp 21 triliun. Kalau kita lihat di Undang-Undang (UU) APBN, tahun ini menetapkan defisit Rp 616,2 triliun. Jadi, Rp 21 triliun masih sangat kecil, tapi kami akan terus memantau,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (17/6).
Lanjut Sri Mulyani, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp 3.005,1 triliun. Nilai itu bertambah senilai Rp 184,8 triliun dari catatan April.
Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp 806,2 triliun (32,4 persen dari target), terdiri dari penerimaan pajak Rp 683,3 triliun (31,2 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp 122,9 triliun (40,7 persen).
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp 188,7 triliun (36,7 persen).
Di sisi lain, penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp 806, 2 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp 694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp 368,5 triliun. Sementara belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp322 triliun (35 persen dari target).
Dengan kinerja itu, APBN masih mencetak surplus keseimbangan primer sebesar Rp 192,1 triliun, lebih tinggi dari surplus April sebesar Rp173,9 triliun. Surplus ini menandakan kas negara cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Terkait utang, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp 324,8 triliun per Mei, setara 52,7 persen dari target Rp616,2 triliun.
Sri Mulyani menambahkan kinerja APBN sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk geopolitik. Kondisi perang, misalnya, bisa berdampak pada pendapatan negara melalui volatilitas harga komoditas.
Namun, dia menyatakan APBN akan tetap dijaga agar bisa menjalankan fungsi countercyclical.
“Defisit APBN bertujuan untuk melakukan countercyclical, sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan pelemahan itu bisa berbalik siklusnya dengan APBN, agar pelemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi, terutama pada masyarakat,” pungkasnya.
