Intime – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyatakan keprihatinan mendalam terhadap membengkaknya beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini mencapai sekitar Rp 116 triliun.
Menurutnya, angka tersebut bisa lebih besar karena belum memperhitungkan potensi kerugian keuangan negara lain yang terkait proyek tersebut. Ia mendukung langkah Menteri Keuangan yang menolak pembayaran utang proyek KCJB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sejak awal proyek ini dikritik karena perhitungan keekonomiannya yang tidak transparan dan proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis. Kini, setelah beroperasi, proyek tersebut justru terus menimbulkan kerugian miliaran rupiah setiap bulan dan membebani keuangan BUMN, khususnya PT KAI dan konsorsium PSBI. Ini sangat memberatkan PT. KAI selaku induk usaha kereta cepat,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/10).
Anggota DPR RI periode 2019–2024 itu mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek KCJB.
Menurut Mulyanto, audit diperlukan untuk menelusuri penggunaan dana proyek yang bersumber dari pinjaman luar negeri (China Development Bank), penyertaan modal negara (PMN), maupun dukungan fiskal lainnya. Audit juga penting untuk menilai potensi kerugian negara akibat keputusan investasi, pembengkakan biaya (cost overrun), serta dukungan keuangan terselubung kepada BUMN.
“Dari pemeriksaan itu baru dapat ditentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik di tingkat kebijakan, manajemen BUMN, maupun konsorsium proyek, bila ditemukan unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Mulyanto menegaskan, proyek strategis nasional seperti KCJB harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan keuangan negara.
“Bila proyek sebesar ini dibiarkan tanpa evaluasi yang objektif, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan investasi negara dan kredibilitas pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, audit investigatif bukan dimaksudkan untuk menghambat operasional kereta cepat, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang publik digunakan secara benar dan bertanggung jawab.
“Apalagi kalau uang rakyat tersebut harus digunakan kembali untuk membayari utang proyek kontroversial ini,” pungkas Mulyanto.
