Intime – Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumbar, Sumut, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir kembali menegaskan rapuhnya sistem ekologis di kawasan hulu.
Dekan Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, menilai rangkaian bencana tersebut merupakan konsekuensi dari kerusakan penyangga alam yang dibiarkan berlangsung selama puluhan tahun.
Menurut Naresworo, desa-desa kecil di Sumatera kini menjadi saksi betapa cepatnya bencana terjadi ketika hutan dan daerah tangkapan air kehilangan fungsinya.
“Banjir bandang bukan hanya air, tetapi paket lengkap kehancuran yang dipersiapkan oleh kerusakan tata ruang bertahun-tahun. Masyarakat di hilir membayar harga termahal,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12).
Ia menjelaskan, curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu langsung, namun degradasi lingkungan seperti penurunan tutupan hutan, pembalakan, serta ekspansi lahan tanpa konservasi memadai memperbesar dampak bencana secara signifikan.
Lereng yang kehilangan ikatan akar menjadi rapuh, sementara sungai yang dipenuhi sedimen tidak mampu menahan limpasan air.
“Ketika hutan dibuka untuk perkebunan, tambang, atau infrastruktur, daya serap tanah menurun drastis. Material kayu, batu, dan lumpur dari kawasan gundul akan menghantam pemukiman,” kata Naresworo.
Ia menegaskan bahwa kejadian di Sumatera harus menjadi dasar evaluasi nasional terhadap tata kelola lingkungan. Audit terhadap sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan dinilai wajib dilakukan, termasuk peninjauan ulang tata ruang agar tidak bertentangan dengan peta risiko bencana.
Ke depan, pemerintah diminta memperkuat restorasi ekosistem hulu, penegakan hukum terhadap pembalakan ilegal, serta pengembangan infrastruktur mitigasi seperti check dam dan pengendali sedimen. Penerapan teknologi sensor hujan, early warning system, hingga pemetaan risiko berbasis satelit juga harus diperluas.
“Solusi tidak boleh berhenti pada penanganan darurat. Bencana lahir di hulu, maka penyelesaiannya harus dimulai dari hulu,” tegasnya.
