Intime – Pengamat Pemerintahan, Muhammad Akbar Maulana, menilai bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan semata-mata disebabkan faktor alam.
Ia menegaskan bahwa hujan deras hanyalah pemicu, sementara akar persoalan terletak pada kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung lama.
“Hujan deras itu hanya pemicu. Ketika ribuan gelondongan kayu tiba-tiba muncul terbawa banjir, itu bukan fenomena biasa. Itu barang bukti yang selama ini tersimpan di hulu, lalu diseret keluar oleh air yang marah,” ujar Akbar, Senin (1/12).
Menurutnya, keberadaan kayu-kayu hanyut tersebut menunjukkan adanya aktivitas penebangan hutan dalam skala besar. Ia menduga penebangan dilakukan secara masif dan sistematis, bukan insiden kecil yang tidak terkoordinasi.
“Jumlah kayu yang hanyut itu tidak mungkin berasal dari satu kegiatan kecil. Itu menunjukkan operasi yang sistematis,” katanya.
Akbar menambahkan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah hulu memperparah kondisi, karena membuat daya serap tanah hilang dan meningkatkan risiko banjir bandang.
Dia menilai ironi ketika pemerintah terkesan hanya bereaksi setelah bencana terjadi.
“Hutan dibabat, bukit dilukai, sungai dipersempit, lalu kita terkejut ketika banjir datang? Bukankah aktivitas ilegal itu seharusnya dapat terdeteksi oleh pemerintah daerah maupun pusat?” ujarnya.
Ia mempertanyakan pengawasan pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, skala aktivitas seperti penebangan besar-besaran atau tambang ilegal mustahil berlangsung tanpa terpantau.
“Mustahil itu terjadi tanpa ada yang melihat. Mustahil pula tanpa ada yang membiarkan,” tegasnya.
Akbar menilai ada potensi kelalaian dalam tata kelola pemerintahan dan pola keterlambatan bertindak yang terus berulang. Ia menekankan pentingnya tindakan pencegahan, bukan sekadar respons setelah bencana.
Ia mendorong pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai asal-usul kayu hanyut tersebut, menghentikan sementara izin tambang dan perkebunan di kawasan hulu sampai audit lingkungan tuntas, serta menunjukkan kemauan politik yang nyata untuk memperbaiki tata kelola.
“Jika pemerintah tidak memperkuat pengawasan hutan dan menertibkan tambang ilegal, maka kita sedang memberi jalan bagi bencana berikutnya. Ini bukan prediksi, ini kepastian,” pungkasnya.
