Intime – Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyinggung besaran bantuan kemanusiaan dari Malaysia bagi korban banjir di Sumatra menuai kritik keras dari sejumlah kalangan.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pernyataan tersebut tidak pantas, bernuansa angkuh, dan berpotensi mencederai hubungan baik antarnegara.
Ray menyebut, membandingkan bantuan kemanusiaan dari negara tetangga dengan kewajiban pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya sendiri merupakan sikap yang keliru dan tidak relevan. Menurutnya, bantuan asing bersifat sukarela dan tidak semestinya diukur dari besar kecilnya nilai materi.
“Bukan hanya memalukan, tapi menunjukkan keangkuhan dan tidak adanya penghormatan atas niat baik negara tetangga,” ujar Ray dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/12).
Ia menilai pernyataan Mendagri tidak bisa dipandang sebagai pendapat pribadi semata, melainkan mencerminkan sikap resmi pemerintah Indonesia di mata internasional. Karena itu, Ray mendesak agar Tito Karnavian segera menarik pernyataannya.
“Pernyataan merendahkan seperti itu sangat tidak layak diucapkan oleh Mendagri, apalagi disampaikan kepada negara tetangga,” kata Ray.
Ray juga menegaskan bahwa posisi Mendagri sebagai perwakilan utama presiden dalam urusan pemerintahan dalam negeri membuat setiap pernyataan publiknya memiliki bobot diplomatik. Sikap yang terkesan merendahkan negara lain, menurutnya, tidak dapat dibenarkan dalam konteks hubungan internasional.
Atas dasar itu, Ray mendesak Mendagri tidak hanya mencabut pernyataannya, tetapi juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pemerintah dan rakyat Malaysia.
Ia menilai perbandingan antara bantuan sukarela pihak lain dengan kewajiban negara terhadap warganya menunjukkan kegagalan memahami peran dasar negara.
“Bantuan itu bersifat sukarela dan hanya bisa dinilai dari kerelaannya. Sementara kehadiran negara dalam bencana adalah kewajiban mutlak,” ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut bantuan dari Malaysia untuk korban banjir di Sumatra relatif kecil, dengan nilai sekitar Rp 1 miliar.
Ia menegaskan pemerintah Indonesia memiliki anggaran dan sumber daya jauh lebih besar dalam penanganan bencana. Namun, pernyataan tersebut justru memicu kritik karena dinilai kurang sensitif terhadap semangat solidaritas kemanusiaan.
