Anggota DPRD DKI harusnya menggunakan akal sehat dalam menyampaikan pendapat atau kritiknya di ruang publik. Demikian ditegaskan politikus Partai NasDem, Bestari Barus.
Hal tersebut, merespon anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth yang mengaku, heran dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta dukungan pemerintah pusat untuk menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta.
“Kenapa Pak Anies baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau,” ujar Kenneth kepada wartawan, Senin (18/4).
Bestari menilai, ungkapan Kenneth sebagai anggota DPRD DKI dinilai tidak menyimak dengan baik saat bimbingan teknis (bimtek) dewan di Kebon Sirih. “Jadi, yang keluar dari mulutnya ‘bunyi-bunyian’ dengan nada tak beraturan membuat bising tanpa makna,” ucap Bestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/4).
Sebab, dia menilai, Kenneth tidak menyadari sebagai anggota dewan bagian dari pemerintahan Pemprov DKI yang juga berkewajiban turut memberikan masukan guna pembangunan di Jakarta.
“Alih-alih berpikir solutif. Malah mendiskriditkan gubernur yang sedang berupaya meningkatkan pembangunan agar dapat dinikmati hasilnya oleh wong cilik,” tegas dia.
Bestari menyatakan, ada delapan permohonan Gubernur DKI Anies kepada pemerintah pusat merupakan hal wajar.
“Terlepas PDIP melalui Kenneth mengisyaratkan sinyal tidak setuju, maka warga Jakarta sangat mendapat manfaat bila aksi Pak Gubernut DKI direspon positif pemerintah pusat,” tandas dia.
Adapun delapan permintaan Anies sebagai beriku: Pertama, meminta dukungan untuk normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Kedua, Anies meminta dukungan untuk pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara.
“Ketiga, master plan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan,” ujar Anies.
Lalu, meminta dukungan terkait pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta, lalu, pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.
Kemudian, Anies juga meminta dukungan untuk pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di antaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan.
Selanjutnya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North – South Phase 2 (Bundaran HI – Kota – Ancol Barat) dan terakhir, ia meminta dukungan pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS).
“Dukungan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat tersebut diharapkan menjadi stimulus guna mendorong percepatan transformasi Jakarta sebagaimana yang kita cita-citakan bersama,” katanya.
