Intime – Massa ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana dan DPR pada Rabu (17/9) besok. Banyak tuntutan yang disuarakan salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi.
Demo ini juga bertepatan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional.
Tuntutan yang dilancarkan karena terjadi kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Prabowo menjadi Menteri Perhubungan.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono meminta masyarakat untuk menilai apa prestasi konkrit dari Menteri Perhubungan Dudy yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum.
“Bahkan pada ekosistem transportasi online Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan,” tuturnya.
Menurut dia, Menteri Dudy lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online. Bahkan perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil membuat Menteri Dudy menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi ojek online.
Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi “vendor driven policy” dimana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.
Sebenarnya banyak tuntutan aksi milai dari potongan Aplikator 10% dan hingga pencopotan Menteri Perhubungan.
“Secara lengkap aksi 179 menutut RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026, potongan Aplikator 10% harga mati regulasi tarif antar barang dan makanan, audit investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator, hapus aceng, slot, multi order, member Berbayar dll. Lali copot menteri perhubungan dan Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025,” tuturnya.
Himbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demontrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI.
