Politikus Partai NasDem Bestari Barus meminta Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono, tidak ikut campur urusan partai lain.
“Dia kan Cawagub ngapain ngurusin partai lain harus bagaimana, bagaimana,” kata Bestari di Jakarta, Jumat, (1/11)
Bestari mengaku, tersinggung dengan pernyataan Suswono yang seolah-olah partai KIM harus mengikuti langkah PKS memberikan sanksi kepada politikus yang mendukung pasangan Pramono-Rano.
“You kader PKS, urusin aja PKS. You urusin langkah langkah kampanye, urusan materi kampanye, jadwal, jangan memyampaikan narasi yang menyakiti umat sampai harus mengklarifikasi, sampai harus minta maaf, istigfar. Jangan malah ngurusin partai lain, dia bukan bos di partai lain,” katanya.
Suswono yang telah diberikan rekomendasi oleh partai partai seharusnya merangkul banyak pihak untuk memberikan dukungan.
“Barang siapa sudah memberi rerkomendasi dirangkul tapi kalau ada yang seperti ini ya jangan langsung reaksioner menegur partai politik. Ga usah panikan,” katanya.
Bestari menilai pernyataan Suswono tersebut keluar karena panik. Karena bagaimanapun dukungan tujuh politisi partai KIM sedikitnya akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat. Ditambah lagi Suswono sempat mengeluarkan pernyataan yang kontroversial sehingga harus melakukan klarifikasi .
“Pasti sangat berpengarus apalagi sempat salah ngomong, apalagi ramai di Medsos sudah pasti, sehingga muncul kepanikan .Tapi harus terkendali, jangan justru membuat statement yang menjadi gaduh,” pungkasnya.
Sebelumnya Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menerima silaturahmi tujuh politisi anggota partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Pertemuan itu dilakukan tertutup di kediaman Pramono Anung di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
Tujuh politisi itu menyatakan dukungan langsung untuk paslon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.
Tujuh politisi itu, yaitu Muhammad Ishaq (Partai PPP), H.M Nafiudin (Partai NasDem), Ahmad Faisal (Partai PSI), Firman Abdul Hakim (Partai PPP), Riko (Partai PAN), Ahmad Syukri (PKB), dan Redim Okto Fudin (Partai PKB).
Terkait hal tersebut Suswono menyatakan kekecewaannya. Ia mengatakan ketujuh politisi tersebut seharusnya tunduk pada kebijakan partai.
Suswono mengatakan bahwa jika politisi PKS yang melakukan itu maka akan diberikan sanksi tegas karena melanggar etika.
“Etikanya kalau partai sudah melabuhkan ke pasangan mana, ya seluruh perangkat, apalagi dia anggota dewan,” kata Suswono