Intime – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan peran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT-SN) dalam rapat bersama DPR dan pemerintah di ruang rapat Komisi V DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
Data tersebut menjadi fondasi perbaikan ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Amalia menegaskan, BPS sebagai lembaga statistik resmi negara menghasilkan statistik makro dan mikro yang digunakan pemerintah dalam perumusan kebijakan. Data makro diperoleh melalui sensus dan survei rutin, seperti Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, serta Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
“Dari Susenas Maret 2021 hingga 2025, sekitar 78,04 persen penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan. Adapun yang memiliki BPJS Kesehatan, baik PBI maupun non-PBI, mencapai sekitar 73,98 persen, dengan PBI sekitar 49 persen,” ujar Amalia.
Untuk data mikro, BPS ditugaskan membentuk DT-SN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DT-SN merupakan penggabungan berbagai basis data sosial ekonomi yang sebelumnya tersebar di sejumlah kementerian, seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek.
Versi pertama DT-SN telah diserahkan pada Februari 2025 kepada Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, serta Menko PMK.
Amalia menjelaskan, proses penunggalan data dilakukan dengan memastikan setiap individu dan keluarga memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik. Dalam proses tersebut, BPS menemukan berbagai persoalan data lama, seperti NIK ganda maupun data penduduk yang telah meninggal dunia. BPS kemudian bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutakhiran.
DT-SN terus diperbarui dan kini telah mencapai versi kelima per 23 Januari 2026, dengan 289 juta individu dan 95 juta keluarga yang telah terverifikasi.
Data ini dimanfaatkan dalam penyaluran bantuan sosial sejak triwulan II 2025 melalui verifikasi lapangan bersama BPS daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan.
Pemanfaatan DT-SN juga meningkatkan ketepatan sasaran PBI. Peserta PBI di kelompok desil bawah meningkat, sementara penerima dari desil atas menurun.
“Ini menunjukkan realokasi PBI semakin tepat sasaran kepada kelompok yang berhak,” kata Amalia.
