Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta harus bisa menjaga komitmennya dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).
Pangkalnya, mereka mengelola uang uang sebagian bersumber dari APBD. Terutama, prinsip-prinsip dalam GCG adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta independensi yang salah satunya dibuktikan oleh BUMD DKI Jakarta melalui pelaksanaan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar dan bersertifikat resmi.
Kepala Badan Pembina (BP) BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, dari 20 BUMD dan Perusahaan Patungan DKI Jakarta, ada 18 yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari KAP. Kemudian, ada satu BUMD DKI Jakarta yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan satu BUMD yang masih dalam proses audit.
“Atas arahan dari Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kami dari BP BUMD mendorong agar BUMD DKI Jakarta dapat mengelola perusahaan dengan memegang teguh GCG,” ujar Nasruddin dalam keterangannya, Rabu (12/6).
Dia menerangkan, raihan mayoritas Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMD DKI Jakarta telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Opini ini juga mencerminkan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan dan transparan, serta menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik.
“Kami akan terus berupaya mempertahankan standar ini pada masa mendatang,” jelas dia
Nasrudin melanjutkan, pelaksanaan audit oleh KAP adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilakukan dengan jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini juga merupakan bagian dari upaya BUMD DKI Jakarta untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
