Komisi Yudisial (KY) akan memanggil Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait putusan untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pangkalnya, dinilai putusan tersebut menimbulkan kontroversial dan kegaduhan.
Juru Bicara KY, Miko Susanto Ginting, menyatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi.
Salah satu bagian dari pendalaman bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintai klarifikasi.
Jika, ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, maka KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan.
Namun, perlu digarisbawahi, terkait dengan substansi putusan, forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan tersebut ialah melalui upaya hukum. “Domain KY fokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,” kata Miko di Jakarta, Jumat (3/3).
“Putusan itu pada prinsipnya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat,” kata Miko tambahnya.
Dia mengungkapkan, putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa, karena ada aspirasi yang hidup di masyarakat secara sosiologis.
Termasuk adanya aspek yuridis di mana kepatuhan terhadap UUD 1945 serta pertimbangan-pertimbangan lain seperti nilai-nilai demokrasi.
“Semua itu menjadi bagian dari yang mesti digali oleh hakim dalam membuat putusan,” kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut terutama melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi.
Dia menambahkan, KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan tersebut serta aspek perilaku hakim yang terkait.
Sebelumnya, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dalam amar putusannya, PN Jakpus meminta KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024 hingga Juli 2025.
Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis (2/3) itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut dan akan tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan.
