Massa buruh se-Jabodetabek akan menggelar demo di Istana, Jakarta, pada Kamis (24/10). Massa akan berkumpul pada pukul 10.00 WIB, titik kumpul masa di Patung Kuda Jakarta Pusat dan di depan IRTI.
“Rencana aksi ribuan buruh se-Jabodetabek 24 Oktober 2024, hari Kamis, di depan Istana,” tutur Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Rabu (23/10).
Said menuturkan, dalam aksi tersebut mereka membawa dua tuntutan yakni naikkan upah minimum 2025 sebesar 8 hingga 10 persen tanpa PP No 1 tahun 2023 Kemudian, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, setidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
Said menilai, kenaikan upah minimum sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti.
Dia mencontohkan, dalam dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58 persen yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8 persen.
“Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3 persen setiap bulan,” ungkap Said.
Aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
Menurut Said Iqbal Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.
Said menyebutkan jika tuntutan tersebut tidak direspon oleh Pemerintahan baru, maka akan dilakukan mogok nasional secara konstitusional dengan melakukan setop produksi.
Rinciannya 5 juta buruh stop produksi di 15 ribu pabrik di seluruh wilayah Indonesia. Mereka menggunakan dasar hukum UU No 9 Tahun 1999 tentang menyampaikan pendapat di tempat umum dan UU No 21 Tahun 2000 tentang fungsi serikat buruh mengorganisir pemogokan.
“Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil,” tegas Said Iqbal.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini.
“Karena kami menunggu komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah,” tutup Said
