Intime – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Menjelang momentum tersebut, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, terutama terkait efektivitas kabinet dan pelaksanaan program-program unggulan.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan arah yang jelas meskipun sejumlah program mulai dijalankan. Ia juga menyoroti bongkar pasang menteri dan jumlah kabinet yang dinilai terlalu gemuk.
“Kabinet dengan jumlah obesitas dan bongkar pasang anggota kabinet belum menunjukkan arah yang baik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Fernando, Senin (13/10).
Menurutnya, Prabowo masih berkutat pada upaya konsolidasi politik dan sosial, terutama pascaaksi demonstrasi yang sempat mengguncang stabilitas pada Agustus lalu.
“Di sisa masa jabatannya Prabowo harus fokus dan sungguh-sungguh bekerja untuk merealisasikan janji-janji politiknya. Penataan kabinet bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan terhadap para pendukungnya tetapi untuk solidaritas dan memaksimalkan kinerja,” ujarnya.
Fernando juga menilai pembagian peran antara Presiden dan Wakil Presiden belum berjalan optimal. Ia menekankan perlunya pelimpahan tugas yang lebih jelas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka agar pelaksanaan program prioritas lebih efektif.
“Harus ada pembagian tugas yang jelas kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka agar Presiden Prabowo bisa mengawal program-program unggulan bisa terlaksana dengan baik,” katanya
Lebih lanjut, ia mengkritisi belum adanya kementerian atau lembaga yang menunjukkan kinerja memuaskan setelah hampir setahun berjalan. Salah satu program unggulan yang disebut belum optimal ialah Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Seharusnya Prabowo Subianto bukan hanya sekedar memperbanyak jumlahnya tetapi pada sistem tata kelolanya tidak ada perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya lagi.
Fernando juga menyoroti kecenderungan pemerintahan Prabowo yang dianggap masih terlalu didominasi oleh kelompok dekat dari kalangan militer.
“Beberapa kali Presiden Prabowo Subianto seperti obral dan bagi-bagi bintang kehormatan kepada teman-temannya. Tindakan ini menunjukkan kurangnya prioritas dalam kepemimpinan,” kata Fernando.
Ia berharap, Prabowo lebih serius dalam membangun ekonomi nasional dan memperkuat sektor strategis seperti industri tambang dan kelapa sawit.
“Kalau memang serius ingin membangun Indonesia, segera realisasikan hilirisasi industri tambang dan kelapa sawit untuk meningkatkan pendapatan negara. Copot menteri yang tidak mampu menjalankan tugasnya, termasuk jika Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, tidak bisa mewujudkannya,” pungkasnya.
