Intime – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengkritik proyeksi pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional. Ia menilai proyeksi tersebut sulit dipercaya karena belum ada pembenahan serius dalam tata kelola utang negara.
Bhima menyoroti lonjakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi defisit APBN.
Selain itu, ia juga menilai penerimaan pajak masih rendah dengan tax buoyancy negatif, sehingga pertumbuhan ekonomi 5,11 persen belum mampu meningkatkan penerimaan pajak.
Menurut Bhima, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan fiskal yang perlu segera diperbaiki.
Ia juga menyinggung pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh yang disebut membutuhkan pembayaran utang Rp 1,2 triliun menggunakan APBN. Bhima menilai kebijakan tersebut justru menambah beban fiskal.
“Sementara Danantara dalam konteks Whoosh memaksa Rp 1,2 triliun pembayaran utang menggunakan APBN. Danantara seharusnya menolong fiskal, bukan malah jadi beban,” kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (18/2).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ekonomi Indonesia diproyeksikan memasuki fase ekspansi sehat dalam 7 hingga 10 tahun ke depan dengan target pertumbuhan mencapai 6 persen.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkomitmen menjaga belanja negara tetap terukur, mempertahankan rasio defisit di bawah 3 persen PDB, serta mengarahkan rasio utang agar stabil dan menurun secara bertahap.
“Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai kita juga akan bagus, sehingga utang kita bisa kita tekan perlahan-lahan ke bawah,” ujar Purbaya.
Namun, Bhima menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola fiskal secara menyeluruh agar proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan kondisi keuangan negara lebih terjaga.
