Intime – Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil evaluasi terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keduanya mendapat nilai rendah dari publik dan para ahli, dengan rerata hanya 3 dari skala 10.
Dalam laporan bertajuk “Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran”, CELIOS menilai capaian pemerintah di berbagai sektor belum memenuhi ekspektasi publik.
Presiden Prabowo mendapat nilai rata-rata 3 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran hanya 2 dari 10. Secara keseluruhan, kabinet Prabowo–Gibran juga memperoleh nilai 3, menandakan performa pemerintahan yang dianggap buruk oleh mayoritas responden.
“Evaluasi ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi memastikan kebijakan publik dibangun di atas data dan kinerja nyata, bukan sekadar retorika politik,” tulis CELIOS dalam laporan tersebut, Minggu (19/10).
Laporan CELIOS juga memuat hasil penilaian terhadap para menteri dan kepala lembaga negara. Berdasarkan survei ahli, banyak pejabat yang dianggap gagal menunjukkan performa memadai selama satu tahun pertama pemerintahan.
Sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk direkomendasikan untuk di-reshuffle, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Menteri HAM Natalius Pigai.
CELIOS menilai sektor energi, gizi, dan HAM menjadi bidang paling bermasalah karena lemahnya koordinasi, rendahnya transparansi, serta minimnya terobosan kebijakan.
Sementara itu, lembaga penegak hukum dan pertahanan juga tidak luput dari sorotan. Kinerja Polri dan TNI sama-sama mendapat nilai 2 dari 10, mencerminkan rendahnya kepercayaan publik terhadap dua institusi tersebut. CELIOS menilai penegakan hukum masih tebang pilih, sedangkan reformasi di sektor keamanan berjalan lambat dan tidak transparan.
Dalam aspek politik, CELIOS menemukan bahwa legitimasi pemerintahan Prabowo–Gibran mulai melemah. Publik menilai gaya kepemimpinan keduanya belum menunjukkan arah perubahan signifikan, sementara koordinasi antar kementerian masih lemah. Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah dinilai tidak efektif dan sering menimbulkan kebingungan di masyarakat.
CELIOS juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek komunikasi publik, perencanaan kebijakan berbasis data, dan akuntabilitas anggaran.
Sebagai catatan penutup, CELIOS merekomendasikan agar pemerintahan Prabowo–Gibran, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menteri dan lembaga yang berkinerja buruk, meningkatkan transparansi dan koordinasi antar kementerian.
Selanjutnya, memperbaiki komunikasi kebijakan agar lebih jelas dan partisipatif serta memperkuat integritas penegakan hukum serta efektivitas program ekonomi rakyat.
“Pemerintahan yang kuat adalah yang berani membuka ruang kritik dan menjadikannya dasar perbaikan,” tegas CELIOS.
