Program 3 juta rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto tampaknya memberikan dampak cukup besar pada pasar perumahan di Indonesia.
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto mengungkapkan, bahwa peluncuran program ini memengaruhi penjualan rumah di tanah air.
Dikutip dari Tempo.co, lanjut Joko, banyak konsumen yang membatalkan pemesanan rumah karena mereka berharap bisa mendapatkan rumah gratis melalui program ini.
“Dari 10 orang yang membeli, ada satu hingga tiga yang membatalkan,” kata Joko di Jakarta, Kamis (21/11).
Harapan masyarakat untuk mendapatkan rumah secara cuma-cuma membuat mereka ragu untuk melanjutkan pembelian. Namun, program ini juga belum jelas mengenai siapa saja yang bisa menerima bantuan rumah.
“Masyarakat masih menunggu informasi lebih lanjut tentang siapa yang akan mendapatkan rumah dari program ini,” sambungnya.
Program 3 juta rumah bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat Indonesia. Target utama dari program ini adalah membangun dua juta rumah di desa-desa dan satu juta rumah di kota-kota.
Untuk menjalankan program ini, Presiden Prabowo membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, atau yang biasa disapa Ara, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan target besar ini.
Salah satu contoh nyata dari program ini adalah pembangunan 250 unit rumah yang dimulai pada 1 November 2024. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare yang dihibahkan oleh PT Bumi Samboro Sukses, dengan biaya sekitar Rp 60 miliar, dan dikerjakan oleh PT Agung Sedayu Group.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan program 3 juta rumah masih disusun.
Namun, ia menekankan bahwa prinsip gotong royong akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program ini, karena target yang ingin dicapai sangat besar.
“Kami sedang menyusun rencana sambil mencari cara terbaik untuk melibatkan banyak pihak,” kata Iwan pada 6 November 2024.
Pemerintah juga berupaya memastikan data penerima rumah lebih akurat. Selain menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Kementerian PKP juga akan memakai data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta mengandalkan pendataan dari pemerintah daerah.
“Dengan data yang lebih tepat, penerima bantuan akan sesuai dengan yang membutuhkan,” jelas Iwan.
Iwan juga mengatakan bahwa program 3 juta rumah tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
Salah satu program yang disarankan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang membantu masyarakat dalam memperoleh pembiayaan rumah dengan bunga yang lebih rendah.
Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang kesulitan mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau.
