Intime – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkap sejumlah proyek pembangunan yang berpotensi tertunda pada tahun 2026, menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan pemangkasan tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam alokasi belanja, termasuk menunda sebagian proyek fisik yang sudah direncanakan.
“Pada prinsipnya kita harus fokuskan belanja pada core service dan high impact program, yaitu pelayanan dasar dan program yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Atika dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI di Gedung DPRD, Selasa (21/10).
Atika memaparkan, beberapa proyek yang terancam tertunda antara lain pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, pembangunan GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, pembangunan Stadion Sepak Bola Taman Sari, serta pembangunan Gelanggang Remaja Jagakarsa.
Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur lain seperti pembangunan gedung pemerintah daerah di beberapa lokasi juga kemungkinan ditunda. Termasuk pengurangan jumlah puskesmas yang direhabilitasi dari 12 menjadi 5 lokasi, pengurangan rehabilitasi sekolah dari 22 menjadi hanya 5 lokasi serta 1 sekolah cagar budaya, hingga peningkatan breakwater di Pelabuhan Muara Angke.
“Itu pilihan terhadap mana yang ditunda sesuai audit inspektorat yang saat ini berjalan pada realisasi kegiatan 2024–2025, yang menjadi salah satu dasar pertimbangan penundaan kegiatan dalam RAPBD 2026,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov DKI memastikan sejumlah program prioritas dan unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap dilanjutkan. Beberapa di antaranya adalah program subsidi pangan sebanyak 19,8 juta paket selama 2026, peningkatan dana operasional RT/RW serta kader dasawisma, dan keberlanjutan bantuan sosial pendidikan.
“Penerima KJP tetap dipertahankan 707 ribu orang dan KJMU 27 ribu orang. Optimalisasi operasional RDF Rorotan dan TPST Bantargebang tetap dilaksanakan, peningkatan kualitas permukiman di 25 lokasi, pembangunan lapangan multifungsi di 1 lokasi, serta pembangunan RTH di 11 lokasi,” rinci Atika.
Selain itu, pembangunan RSUD Cakung, proyek pengendalian banjir, serta subsidi transportasi juga akan tetap berjalan. Pemprov DKI juga tetap melanjutkan pembangunan flyover Latumeten dan penyusunan dokumen perencanaan griya kecamatan yang akan dikembangkan menjadi rumah susun.
“Kami juga tetap melanjutkan pembangunan gedung pemda di 4 lokasi yang sudah masuk dalam multiyears dan sulit untuk dihentikan,” ujarnya.
Pemprov DKI sebelumnya merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp 95,35 triliun. Namun setelah adanya pemangkasan TKD oleh Kementerian Keuangan, nilai transfer ke Jakarta turun drastis dari Rp 27,5 triliun menjadi Rp 11 triliun turun hingga 59,47 persen.
Akibatnya, total proyeksi APBD DKI tahun depan dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun. Pemerintah daerah kini fokus menyusun ulang prioritas belanja agar tetap mampu menjaga pelayanan publik dasar dan program yang memberi manfaat langsung bagi warga Jakarta.
