Intime – Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai langkah Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berbalik mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih melalui DPRD sebagai langkah realistis dalam dinamika politik nasional.
Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk pembacaan peta kekuasaan yang tengah berkembang di pemerintahan.
Menurut Iwan, keputusan Demokrat tak lepas dari sinyal kuat bahwa wacana Pilkada tidak langsung merupakan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto. “Karena Demokrat juga sudah membaca sinyal bahwa wacana ini juga merupakan keinginan dari Presiden Prabowo,” kata Iwan kepada awak media di Jakarta, Jumat (9/1).
Iwan menjelaskan, ada konsekuensi politik yang harus ditanggung Partai Demokrat apabila memilih menolak kebijakan tersebut. Risiko terberat adalah dikucilkan dari koalisi pemerintahan, yang berpotensi membatasi ruang gerak partai dalam pengambilan keputusan strategis.
“Yang paling buruk adalah keluar dari koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini,” ujarnya.
Selain itu, Iwan menilai penolakan terhadap Pilkada tidak langsung juga dapat berdampak pada masa depan politik Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Menurutnya, peluang AHY untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029 bisa tertutup apabila Demokrat mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.
Meski demikian, Iwan menilai Demokrat masih memilih menggunakan diksi politik yang diplomatis dengan menyatakan mengikuti sikap Presiden terkait Pilkada melalui DPRD. Sikap ini dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara loyalitas koalisi dan citra politik partai.
Iwan menambahkan, langkah Demokrat juga mengisyaratkan bahwa partai tersebut tidak secara terang-terangan menginisiasi wacana Pilkada tidak langsung, berbeda dengan sejumlah partai lain seperti Golkar.
Dengan sikap tersebut, Demokrat dinilai masih memiliki ruang manuver apabila di kemudian hari terjadi penolakan publik yang besar terhadap perubahan sistem Pilkada.
“Jika Presiden mengambil langkah seperti yang pernah dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 lalu, Demokrat masih bisa menyelamatkan muka,” pungkas Iwan.
