Intime – Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, meminta pemerintah menunda sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kata dia, penundaan ini dinilai perlu menyusul banyaknya persoalan di lapangan, mulai dari lemahnya pengawasan dapur hingga kasus keracunan massal yang membuat ribuan siswa harus mendapat perawatan di rumah sakit.
“Langkah bijak saat ini bukan memaksakan program, melainkan menundanya untuk evaluasi menyeluruh,” kata Didi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/9).
Didi menegaskan, usulan penundaan bukan berarti menolak gagasan gizi untuk anak-anak. Justru, menurutnya, hal ini merupakan kesempatan emas bagi pemerintah untuk memastikan desain dan pelaksanaan MBG benar-benar aman.
Namun, di tengah keterbatasan anggaran negara, Didi mempertanyakan alokasi dana ratusan triliun rupiah yang digelontorkan untuk MBG. Ia menilai dana tersebut lebih tepat jika dialihkan ke sektor pendidikan gratis dan peningkatan mutu sekolah.
“MBG diperkirakan menghabiskan Rp 500 triliun dalam lima tahun, atau sekitar Rp 100 triliun per tahun. Padahal, tambahan Rp 50–70 triliun per tahun sudah cukup menutup semua pungutan di sekolah, dan Rp 30–40 triliun per tahun bisa membebaskan seluruh mahasiswa perguruan tinggi negeri dari UKT,” jelas mantan Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Dengan demikian, kata Didi, anggaran sebesar MBG seharusnya bisa diwujudkan untuk pendidikan gratis total, mulai dari SD hingga kuliah, tanpa pungutan yang membebani keluarga.
Ia menekankan, dampak pendidikan gratis jauh lebih berkelanjutan bagi masa depan bangsa.
“Anak-anak tidak hanya kenyang sesaat karena makan gratis, tetapi juga punya akses pendidikan bermutu, ruang kelas layak, guru sejahtera, serta fasilitas memadai. Inilah pondasi agar generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujarnya.
Didi pun menegaskan kembali bahwa prioritas utama saat ini adalah penguatan dunia pendidikan. Infrastruktur sekolah, kualitas guru, dan akses pendidikan gratis harus terlebih dahulu dipastikan.
“Intinya jelas: tunda dulu MBG. Pastikan mutu pendidikan terjamin. Setelah itu, barulah program makan bergizi bisa dijalankan dengan tenang, aman, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
