Demokrat Jakarta mendesak pemerintah untuk menghentikan pembahasan pengurangan subsidi untuk rakyat. Pengurangan subsidi ini diyakini akan membuat rakyat semakin sengsara di saat ekonomi nasional belum pulih.
“Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran negara tapi tidak dengan merampas hak-hak rakyat. Kondisi ekonomi yang belum pulih ini akan menjadi kembali terpukul dengan kenaikan harga BBM Bersubsidi,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8).
Menurutnya, pengurangan subsidi akan berimbas pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pihaknya menolak tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi.
“BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil, baik angkutan umum, pengemudi ojek online, nelayan dan lainnya. Naiknya harga BBM bersubsidi akan menghasilkan kesengsaraan pada masyarakat menengah ke bawah,” katanya.
Terlebih, jelasnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.
Tingginya inflasi ini didominasi oleh makanan yang mencapai angka 11 persen. Tingginya inflasi ini juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti pertamax, pertamax turbo, dexlite dan Pertamina Dex.
“Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah. Seharusnya, pemerintah merefokusing anggaran proyek mercusuar untuk anggaran subsidi. Banyak proyek mercusuar yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN),” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi BBM hingga Rp502 triliun untuk 2022. Namun, karena konsumsi BBM bersubsidi naik tajam, pihaknya memperkirakan anggaran subsidi BBM akan membengkak hingga Rp698 triliun.
Diakuinya, ada tiga langkah untuk penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN. Lalu pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaik
