Intime – Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menyayangkan polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak kunjung menemukan titik terang. Menurutnya, persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan secara elegan dan damai jika ada keterbukaan penuh dari pihak terkait.
“Sebuah persoalan yang sebenarnya bisa selesai secara elegan dan damai, justru terus bergulir karena belum ada langkah keterbukaan yang tuntas,” kata Didi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8).
Ia menilai, polemik yang terus berlarut hanya akan memperkeruh suasana jika tidak segera ada pembuktian secara gamblang. Salah satu langkah yang menurutnya paling sederhana dan bermakna adalah dengan menunjukkan ijazah secara terbuka kepada publik.
“Tindakan ini tidak hanya menjawab keraguan masyarakat, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan transparansi pejabat publik,” tuturnya.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memperingatkan, tanpa keterbukaan, ruang bagi spekulasi, tuduhan, bahkan disinformasi akan terus tumbuh dan membahayakan keutuhan bangsa.
“Justru yang berbahaya adalah jika perdebatan ini dijawab dengan pembiaran, atau yang lebih buruk, dengan kriminalisasi terhadap warga yang mempertanyakan,” tegasnya.
Ia menegaskan, apabila dokumen yang dipermasalahkan sah dan otentik, maka tak perlu ada pihak yang dikorbankan melalui proses hukum yang justru memperkeruh keadaan. Sebaliknya, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Untuk itu, Didi mengajak semua pihak, termasuk Presiden Jokowi, untuk berpikir jernih dan tidak menyembunyikan apa pun terkait dokumen tersebut. Bngsa ini, kata dia, terlalu besar untuk terus dipertentangkan oleh sebuah dokumen yang seharusnya mudah diverifikasi.
“Tanggung jawab moral seorang pemimpin adalah menjernihkan, bukan membiarkan rakyat saling curiga. ndonesia membutuhkan pemersatu, bukan pembiaran atas perpecahan,” pungkasnya.
