Intime – Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setidaknya sembilan menteri yang pernah dilantiknya tersandung masalah hukum, mayoritas terkait korupsi.
Catatan ini menyisakan noda dalam kabinet dan menjadi sorotan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Dari sembilan nama tersebut, tujuh di antaranya sudah divonis pengadilan dengan hukuman penjara yang bervariasi.
Beberapa vonis berat dijatuhkan, seperti kepada Johnny G. Plate (Eks Menkominfo) yang dihukum 15 tahun penjara, serta Juliari Batubara (Eks Mensos) dan Syahrul Yasin Limpo (Eks Mentan) yang masing-masing divonis 12 tahun.
Sementara itu, dua mantan menteri lainnya, yaitu Nadiem Makarim (Eks Mendikbud) dan Yaqut Cholil Qoumas (Eks Menag), berstatus tersangka dan masih menjalani proses hukum.
Adapun mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dibebaskan melalui mekanisme abolisi atau pengampunan yang diberikan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.
Rentetan kasus ini menimbulkan berbagai kritik dan evaluasi terhadap proses seleksi dan pengawasan terhadap pejabat tinggi negara.
Meski penindakan hukum berjalan, komitmen pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan dinilai perlu diperkuat secara sistemik.
Publik berharap insiden serupa tidak terulang di masa mendatang, dengan menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai syarat mutlak bagi setiap calon pejabat publik.
Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tetap konsisten menjalankan tugas tanpa pandang bulu.
