Intime – Direktur Advokasi Kebijakan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Agung Pardini menilai angka kemiskinan tidak bisa dipahami sebagai data statistik yang netral. Menurutnya, kemiskinan merupakan konstruk sosial-statistik yang sangat bergantung pada standar pengukuran yang digunakan.
“Jika standar pengukurannya berbeda, maka statistik penduduk miskin juga akan berbeda. Angka kemiskinan tidak akan pernah sepenuhnya mencerminkan realitas ketidakberdayaan masyarakat,” ujar Agung dalam keterangannya, Kamis (1/1).
Ia menjelaskan, pendekatan Garis Kemiskinan (GK) Badan Pusat Statistik (BPS) berbasis Cost of Basic Needs (CBN) menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2025 berada di kisaran 8–9 persen. Berdasarkan perhitungan IDEAS menggunakan data Susenas 2025 dan GK BPS per provinsi, angka kemiskinan nasional tercatat sekitar 8,47 persen atau setara 23,8 juta jiwa.
Namun, Agung menekankan bahwa pendekatan ini hanya mengukur kemiskinan absolut minimum, bukan standar hidup layak. Ketika standar pengukuran diubah menggunakan kategori Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Income Countries (UMICs), proporsi penduduk miskin dan rentan melonjak drastis.
Ambang batas kemiskinan UMICs berbasis PPP 2021 ditetapkan sebesar US$8,30 per hari atau sekitar Rp1,34 juta per kapita per bulan. Jika standar ini diterapkan, simulasi IDEAS menunjukkan tingkat kemiskinan relatif Indonesia mencapai 58,86 persen atau sekitar 165,41 juta penduduk.
“Status Indonesia memang telah naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah atas, tetapi sebagian besar penduduk belum mencapai tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan standar UMICs,” kata Agung.
Ia juga menyoroti kesenjangan kemakmuran Indonesia yang pada 2024 mencapai 4,8. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia membutuhkan hampir lima hari untuk memperoleh pendapatan setara dengan penghasilan harian penduduk miskin di negara maju.
Menurut Agung, kondisi ini mencerminkan kemiskinan struktural tersembunyi atau hidden poverty, di mana calon kelas menengah dan kelas menengah Indonesia masih sangat rapuh. Guncangan kecil seperti kenaikan harga pangan, energi, atau penurunan pendapatan dapat dengan cepat mendorong mereka kembali ke kondisi rentan atau miskin.
IDEAS menilai fokus kebijakan 2026 tidak cukup hanya menekan kemiskinan absolut, tetapi harus memperkuat kelas menengah bawah secara struktural. “Perlindungan sosial adaptif perlu menyasar kelompok rentan besar, sekitar 40–60 persen penduduk, bukan hanya 8–9 persen versi statistik resmi,” tegas Agung.
Ia menambahkan, tantangan utama pembangunan ke depan bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, melainkan membangun ketahanan ekonomi masyarakat agar mampu menghadapi inflasi, guncangan, dan krisis secara berkelanjutan.
