Intime – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta mengejutkan: 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) ternyata salah sasaran, dengan total dana mencapai Rp 2 triliun.
Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menyoroti bahwa temuan PPATK mengindikasikan adanya praktik terorganisir yang memanfaatkan kelemahan sistem.
“Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan terhadap penyimpangan. Mengindikasikan adanya potensi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem penyaluran bansos,” kata Didik melalui akun X pribadinya, @DidikMukrianto, Senin (7/7).
Ia menduga, masalah ini terjadi akibat lemahnya verifikasi data, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, Didik mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses penyaluran bansos, mulai dari seleksi penerima hingga distribusi dana.
Oleh karena itu, Didik mendorong dilakukan reformasi sistemik termasuk peningkatan akurasi data penerima, penguatan pengawasan pasca penyaluran, dan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi anomali secara real-time.
“Ada baiknya, pemerintah melakukan audit terhadap seluruh proses penyaluran bansos, mulai dari seleksi penerima hingga distribusi dana, untuk mengidentifikasi celah sistemik,” tuturnya.
Selain itu, ia mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana yang disalahgunakan.
“Kejar pihak-pihak yang memfasilitasi, seperti oknum bank atau operator judi online,” pintanya.
Didik menegaskan, transparansi dan sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan bansos tepat sasaran. Ia juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
Seperti diketahui, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, telah membekukan 10 juta lebih rekening penerima bansos yang selama ini salah sasaran.
“Rekening Bansos yang kami bekukan sebanyak lebih dari 10 juta dengan nilai saldo didalamnya lebih dari Rp 2 trilliun,” kata Ivan di Jakarta, Sabtu (5/7).
Ivan menjelaskan, setelah pembekuan ini, pihaknya akan segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial atau Kemensos supaya perbaikan data penerima bansos bisa segera dilakukan.
“Kami koordinasi dengan Kemensos,” ungkap Ivan.
