Intime – Adanya kader partai politik (parpol) bahkan mantan calon legislatif (caleg) sebagai anggota Tim Seleksi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Timsel FKDM) se-Jakarta 2025 dinilai sebagai cerminan adanya kepentingan politik. Padahal, FKDM mestinya menjadi lembaga independen yang menjaga ketenteraman sosial.
“Tapi sekarang, hampir 95% [anggota] tim seleksi justru berasal dari partai. Ini merusak muruah, netralitas FKDM,” kata Juru bicara Koalisi Mahasiswa Jakarta untuk Keadilan (KMJK), Evan, dalam keterangannya pada Selasa (5/8).
“Kami mempertanyakan logika dan moralitas dari kebijakan ini: bagaimana mungkin proses seleksi, yang menentukan arah lembaga strategis seperti FKDM, justru dikendalikan oleh orang-orang yang jelas-jelas punya afiliasi politik?” sambungnya.
Evan menerangkan, politisasi Timsel FKDM memiliki dampak buruk sistemik. Pertama, hilangnya objektivitas karena konflik kepentingan.
Kedua, memengaruhi kualitas calon karena dipilih berdasarkan kedekatan atau loyalitas politik bukan kompetensi. Lalu, menurunnya kepercayaan publik dan efektivitas keberadaan FKDM.
“Masyarakat bisa apatis dan menolak FKDM karena merasa prosesnya tidak transparan. Sehingga, FKDM tidak akan bisa menjalankan fungsi deteksi dini konflik jika diisi oleh orang yang tidak punya kapasitas,” jelasnya.
Kemudian, dapat menimbulkan sengketa hukum baru. Dicontohkannya dengan kasus pemilihan Dewan Kota yang hingga kini berporses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di sisi lain, menurut Evan, keberadaan Timsel FKDM dari unsur kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Daerah (Binda) se-Jakarta hanya akan menjadi “tukang stempel”. Sebab, bukan pengambil keputusan dan terseret dalam permainan oknum.
“Kalau ada aparat negara dimasukkan hanya untuk jadi stempel legitimasi kebijakan bermasalah oknum Kesbangpol, itu lebih parah lagi. Jangan libatkan aparat hanya untuk memperkuat citra yang sebetulnya cacat dari hulu,” tegasnya.
Ia mengingatkan, seluruh tahapan rekrutmen FKDM dibiayai APBD Jakarta, yang berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, publik berhak tahu dan mengawasi proses seleksinya.
“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta agar mengevaluasi total proses ini. Jangan biarkan FKDM dijadikan panggung politik praktis. Warga Jakarta butuh perlindungan, bukan tipu muslihat kekuasaan,” ujar Evan.
