Intime – Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang diselenggarakan pada 20–23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, dapat menjadi momentum strategis bagi konsolidasi organisasi sekaligus penguatan fungsi MUI sebagai wadah pemersatu umat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/11), Din menegaskan MUI harus kembali mengokohkan perannya sebagai “tenda besar” yang menaungi seluruh elemen umat Islam. Dengan demikian, keberadaan MUI dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh umat di seluruh Indonesia.
“Menjadi momentum strategis untuk konsolidasi dan fungsionalisasi organisasi sebagai tenda besar yang mengayomi segenap elemen umat Islam. Dengan demikian keberadaan MUI akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat Islam,” ujar Din.
Meski MUI selama ini telah menjalankan fungsi tersebut, Din menilai masih terdapat ketimpangan dalam struktur kepengurusan. Ia menyoroti dominasi organisasi tertentu, yang menurutnya kurang mencerminkan MUI sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim sebagaimana tagline MUI.
“Jika MUI masih seperti itu maka MUI belum kaffah menjalankan misi Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan belum berfungsi fauqal jami’ walil jami’ (berada di atas dan untuk semua golongan),” ungkapnya.
Din berharap kepengurusan baru MUI hasil Munas mampu menampung seluruh unsur ormas Islam. Tidak hanya pada struktur pengurus harian, tetapi juga di seluruh komisi dan lembaga.
Secara khusus, ia menyebut Dewan Pertimbangan MUI idealnya berisi semua ketua umum ormas Islam, sekitar 70 organisasi, ditambah para tokoh ulama, zuama, dan cendekiawan.
“Jika Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI dari organisasi tertentu, maka Ketua Dewan Pertimbangan MUI perlu dari organisasi lain. Jangan ada dominasi karena itu tidak mencerminkan ukhuwah Islamiyah,” kata Din.
Din menambahkan, tantangan yang dihadapi umat Islam semakin berat dan kompleks. Oleh karena itu, MUI harus tampil sebagai penyelesai masalah dan penghela kemajuan bangsa melalui kepemimpinan yang mampu menjalankan manajemen perubahan.
Ia menegaskan MUI harus tetap bersikap kritis terhadap pemerintah.
“Jika pemerintah baik dan benar, MUI tidak ragu mendukung. Namun jika pemerintah salah atau menyimpang dari amanat konstitusi dan nilai agama, ulama harus berada di shaf terdepan melakukan amar ma’ruf nahi munkar,” tegas Din.
