Intime – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menegaskan Board of Peace (BoP) bukanlah solusi ideal maupun permanen bagi konflik Palestina. Namun, hingga kini BoP disebut masih menjadi satu-satunya mekanisme gencatan senjata yang disepakati dan didukung Dewan Keamanan PBB.
Hal itu disampaikan Dino melalui akun media sosial X, Jumat (6/2). Ia menegaskan posisinya terhadap BoP tidak pernah berubah sejak awal.
“Piagam BoP banyak kejanggalan, tapi karena Indonesia sudah keburu masuk BoP, kita harus waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP,” tulis Dino.
Dino mengatakan pandangan tersebut sudah ia sampaikan kepada Presiden. Menurut dia, dalam beberapa hal posisi pemerintah ternyata sejalan dengan sikap kritis yang ia sampaikan.
Terkait pernyataannya bahwa BoP merupakan “satu-satunya opsi saat ini”, Dino menegaskan hal itu merupakan fakta di lapangan. Hingga kini, hanya ada 20-point plan dan BoP sebagai kesepakatan gencatan senjata yang mendapat dukungan DK PBB.
“Belum ada solusi lain dari Uni Eropa, Rusia, Tiongkok, atau negara-negara Arab. Negara Arab juga mendukung 20-point plan dan BoP,” ujarnya.
Namun ia menekankan dukungan tersebut tidak berarti BoP adalah solusi terbaik ataupun solusi permanen.
Dino juga menjelaskan maksud ucapannya soal Presiden yang mengambil pendekatan “realistis”. Menurutnya, Presiden memahami keterbatasan Indonesia untuk terjun langsung dalam konflik yang sangat rumit, sehingga secara strategis Indonesia harus berbaris dengan tujuh negara muslim lainnya.
“Realistis juga berarti Presiden sadar tidak ada jaminan BoP akan berhasil, bahkan kemungkinan gagal,” tulis Dino.
Ia mengaku tidak terlalu optimistis BoP akan sukses dalam situasi saat ini. Meski begitu, Dino melihat adanya peluang kecil dalam Resolusi DK PBB 2803 yang dapat membuka jalan menuju kemerdekaan Palestina.
“Peluang itu pasti akan diadang Israel, karena itu harus terus kita hembuskan lewat BoP dan jalur lain,” katanya.
Dino juga mengungkap hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah terjalin selama 30 tahun.
Ia mengaku selalu menyampaikan pandangan secara terbuka, termasuk penolakannya terhadap rencana Indonesia membayar Rp 17 triliun untuk menjadi anggota permanen BoP.
“Speak truth to power, speak truth to the people,” tutup Dino.
